Politik dan Ekonomi

Politik dan Ekonomi

Nasabah di Bank Plat Merah Kehilangan Uang, Ketum HMI Cianjur: Kita Akan Bekerja Sama Dengan Tenaga Ahli
Nasional, Politik dan Ekonomi

Nasabah di Bank Plat Merah Kehilangan Uang, Ketum HMI Cianjur: Kita Akan Bekerja Sama Dengan Tenaga Ahli

Elsa Krismawati, Ketua Umum HMI Cianjur.Cianjur, Bryna.id - Beberapa nasabah Bank BRI di Cianjur mengalami peristiwa yang kurang mengenakan, pasalnya para nasabah merasa kehilangan uang yang ia simpan di bank plat merah tersebut.Mengetahui hal itu, Elsa Krismawati, ketua umum HMI Cianjur berupaya mengumpulkan bukti serta kronologi hilangnya uang para nasabah yang misterius di sebuah bank yang memiliki sistem keamanan khusus itu,Kasus hilangnya uang para nasabah tentu harus menjadi catatan bagi pengelola, apalagi setingkat Bank BRI yang sudah lama berkiprah di dunia perbankan.Bahkan dari rekam jejak yang dihimpun ternyata hilangnya uang nasabah secara misterius bukan terjadi pertama kali, kasus serupa juga beberapa kali terjadi di tahun sebelumnya, penjelasan yang didapat p...
MA Telah Memutus 20.562 Perkara Sepanjang 2020
Politik dan Ekonomi

MA Telah Memutus 20.562 Perkara Sepanjang 2020

Jakarta, Bryna.id - Muhammad Syarifuddin selaku Ketua Mahkamah Agung, mengungkapkan bahwasanya MA telah memutus 20.562 perkara sepanjang 2020.Sementara itu beban perkara yang seharusnya dituntaskan MA adalah 20.761. Masih ada 199 sisa perkara tahun lalu.Jumlah sisa perkara 2020 lebih rendah dari tahun sebelumnya yang mencapai 217 perkara. Syarifuddin mengatakan jumlah sisa perkara tersebut merupakan yang terendah sepanjang berdirinya Mahkamah Agung. Padahal, kata dia, jumlah beban perkara pada 2020 merupakan yang terbanyak dari tahun-tahun sebelumnya."Beban perkara tahun 2020 totalnya 20.761, yang sudah diselesaikan 20.562. Sisa perkara tahun 2020 adalah yang terendah sepanjang sejarah berdirinya Mahkamah Agung," kata Syarifuddin saat memaparkan laporan tahunan MA 2020 yang ...
Masyarakat Anti Korupsi Indonesia Tanggapi Kasus Mensos Juliari
Headline, Politik dan Ekonomi

Masyarakat Anti Korupsi Indonesia Tanggapi Kasus Mensos Juliari

Jakarta, Bryna.id – Setelah Menteri Sosial, Juliari P Batubara, ditetapkan sebagai tersangka korupsi bantuan sosial covid-19 untuk wilayah Jabodetabek Tahun 2020. Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI), memberi keterangan terakhir tentang besarnya biaya yang disunat dalam setiap paket diberikan oleh Kemensos.Awalnya Politisi Partai PDI Perjuangan itu diduga mendapatkan jatah atau fee sebesar Rp 10 ribu per paket bansos.Dari program bansos Covid-19, Juliari dan beberapa pegawai Kementerian Sosial mendapatkan Rp 17 miliar. Sebanyak Rp 8,1 miliar diduga telah mengalir ke kantong politisi PDI Perjuangan itu.koordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, menyatakan telah membuat perhitungan dana bansos Covid-19 yang disunat oleh eks Menteri Sosial, Juliari P Bat...
Kasus Korupsi Bantuan Covid-19, Ini Kata Presiden
Headline, Politik dan Ekonomi

Kasus Korupsi Bantuan Covid-19, Ini Kata Presiden

Nasional, Bryna.id - Presiden Joko Widodo hormati proses hukum yang tengah berjalan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) perihal penetapan Menteri Sosial, Juliari P. Batubara sebagai tersangka korupsi bantuan Covid-19. “Kita hormati proses hukum yang tengah berjalan di KPK dan perlu juga saya sampaikan bahwa saya sudah ingatkan sejak awal kepada para menteri Kabinet Indonesia Maju: Jangan korupsi!” kata Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor (06/12/2020). Presiden juga menegaskan bahwa pejabat negara seharusnya menciptakan sistem yang menutup celah terjadinya korupsi baik untuk APBN maupun APBD provinsi, kabupaten, dan kota.“Itu uang rakyat, apalagi ini terkait dengan bansos, bantuan sosial dalam rangka penanganan covid dan pemulihan ekonomi nasional. Bansos itu sangat dibutuhkan untuk r...
KPK Terapkan Hukuman Mati Pada Mensos Juliari Batubara
Hukum dan Kriminal, Politik dan Ekonomi

KPK Terapkan Hukuman Mati Pada Mensos Juliari Batubara

JAKARTA, Bryna.id -Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerapkan tuntutan pidana mati terhadap Menteri Sosial Juliari Batubara dan empat tersangka lain saat nanti duduk menjadi terdakwa di Pengadilan.Diduga Juliari Batubara mendapatkan komisi sebesar Rp17 miliar dari paket pengadaan bansos Covid-19 tersebut.Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan, pihaknya akan bekerja secara maksimal untuk melihat adanya unsur penyalahgunaan wenangan yang merugikan negara demi menguntungkan diri sendiri.Menurut Firli, unsur yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang (UU) Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) sangat memungkinkan menerapan pidana mati terhadap tersangka Juliari dan kawan kawan"Di dalam ketentuan UU 31 Tahun 1999 itu Pasal 2 tentang pengadaan barang dan jasa, ada ...
MUI Setuju Juliari di Hukum Mati
Hukum dan Kriminal, Politik dan Ekonomi

MUI Setuju Juliari di Hukum Mati

Indonesia, Bryna.id - Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Hukum Ikhsan Abdullah mendukung penerapan hukuman mati usai Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara jadi tersangka korupsi bantuan sosial Covid-19.Ikhsan menilai kesalahan yang dilakukan Juliari merupakan kejahatan kemanusiaan. Dana yang dikorupsi seharusnya dipergunakan untuk membantu masyarakat Indonesia yang sedang kesulitan"Ya (mendukung hukuman mati) agar terjadi efek jera," ujar Ikhsan kepada awak media, Minggu (6/12)."Mensos Juliari Batubara bisa diancam hukuman mati karena melakukan korupsi di saat negara dalam bahaya pandemi Covid-19," tambah nya.Ikhsan, mengapresiasi keberanian KPK dalam menindak sejumlah pejabat pemerintahan. Karena ini merupakan bukti keseriusan penerintah ...
Nabung Hingga Rp 165 juta, Tidak Bisa Diambil Dengan Alasan yang Tidak Logis
Politik dan Ekonomi, Sosial

Nabung Hingga Rp 165 juta, Tidak Bisa Diambil Dengan Alasan yang Tidak Logis

 Grobogan,Bryna.id - Wanita paruh baya bernama Sujinah tak kuasa menahan tangis saat mengetahui uang yang ditabung di Koperasi Unit Desa ( KUD) yang berlokasi Plongkowati Barat, Desa Bugel, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah Petani asal Desa Rajek sebesar Rp 165 juta tidak bisa diambil tunai dengan alasan yang tidak sesuai logikanya."Padahal uang itu mau saya pakai untuk keperluan bayar utang serta membeli tanah. Pengurus bilang jika KUD sedang bermasalah, saya bingung bagaimana ini," tutur wanita berusia 50 tahunan, Selasa (24/11/2020).Kali ini Sujinah datang ke KUD didampingi suami beserta saudaranya dengan harapan uangnya bisa kembali. Namun, lagi-lagi uang yang ia tabung sedikit demi sedikit itu tak kunjung bisa beliau terima. Pegawai KU...
Capres Amerika Serikat Joe Biden Kian Dekati Angka Keramat, Rupiah Menguat
Headline, Internasional, Politik dan Ekonomi

Capres Amerika Serikat Joe Biden Kian Dekati Angka Keramat, Rupiah Menguat

Jakarta, Bryna.id - Nilai tukar rupiah terus menguat terhadap dolar Amerika Serikat (AS). Jumat (6/11/2020), rupiah berada pada level Rp14.255 per dolar AS.Melansir Poskota.co.id, penguatan rupiah mencapai 125 poin atau 0,87 persen ke posisi Rp14.255 per dolar AS dari posisi penutupan hari sebelumnya Rp14.380 per dolar AS.Penguatan rupiah karena faktor kemenangan Calon Presiden (Capres) Partai Demokrat, Joe Biden, yang unggul 264 suara electoral vote sampai Kamis (5/11/2020) waktu AS, dan dia hanya membutuhkan 6 suara untuk mencapai angka keramat 270 suara dan menuju Gedung Putih."Kemenangan Biden disambut pelaku pasar sehingga mendorong penguatan rupiah terhadap dolar AS. Tidak itu saja sejumlah mata uang dari negara lain juga sedang menguat terhadap dolar AS," kata Direkt...
Resmi, Jokowi Teken UU Ciptaker
Industri, Politik dan Ekonomi

Resmi, Jokowi Teken UU Ciptaker

Jakarta, Bryna.id - Presiden Joko Widodo resmi menandatangani Undang-Undang Cipta Kerja Omnibuslaw , Pada Senin (02/11/2020). Undang-undang Cipta Kerja Masuk dalam UU nomor 11 tahun 2020.Dalam situs resmi Setneg.go.id terdapat Salinan Undang-undang Cipta Kerja itu telah resmi. Dalam situs tersebut UU Cipta Kerja memuat 1.187 halaman.Fadjroel Rachman juru bicara presiden dalam video yang dikirim kepada awak media mengatakan secara resmi presiden jokowi dodo resmi menandatangani UU Cipta Kerja.“Alhamdulillah terimakasih sebesar besarnya kepada seluruh rakyat indonesia dan puji syukur kepada Allah, Presiden Jokowi Dodo secara resmi menandatangani naskah UU Cipta Kerja pada tanggal 02 November 2020, menjadi Undang Undang Republik indonesia, No 11 thn 2020 tentang cipta kerja,” ujar...
Buruh Siap Kawal Uji Materi Sidang UU Cipta Kerja Di MK
Headline, Politik dan Ekonomi

Buruh Siap Kawal Uji Materi Sidang UU Cipta Kerja Di MK

Jakarta, Bryna.id - Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengajukan uji materi Undang-Undang Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi (MK). Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea akan berpihak pada jalur kebenaran dan keadilan, menyetujui prosedur hukum yang berlaku.“Kami memilih jalur konsititusional karena MK merupakan benteng keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Hakim-hakim di MK juga penuh integritas dalam memutuskan UU Cipta Kerja nantinya," ujar Andi, Selasa (3/11/2020).Dikutip dari Kompas.com, Andi Gani menilai, UU Cipta Kerja ini merampas masa depan buruh Indonesia. Ia memastikan buruh akan mengawal secara penuh sidang gugatan terhadap UU Cipta Kerja itu di Mahkamah Konstitusi. Jika sidang digelar, lanjut And...
Sebelum Dan Sesudah Pembakaran Ban Di Patung Kuda Jakarta Pusat (28/10/2020)
Bryna Foto, Headline, Nasional, Politik dan Ekonomi

Sebelum Dan Sesudah Pembakaran Ban Di Patung Kuda Jakarta Pusat (28/10/2020)

Jakarta, Bryna.id - Kumpulan foto aksi 28 Oktober 2020 di Patung Kuda, Jakarta Pusat. Sebelum dan sesudah pembakaran ban.     Unjuk rasa yang dilakukan oleh organisasi mahasiswa (HIMA PERSIS) bersama serikat buruh (KSBSI & KSPSI) dan Beberapa Alumni dari Universitas UI di sekitar Patung Kuda, Jakarta Pusat. Tak hanya orasi, massa aksi itu Juga berjoget (28/10/2020).Usai berunjuk rasa dan berjoget bersama organisasi mahasiswa (HIMA PERSIS) dan Alumni UI, Massa aksi dari serikat buruh (KSBSI & KSPSI) meninggalkan lokasi aksi (28/10/2020).Kemudian, datanglah massa aksi (diduga HMI), tempat yang sebelumnya digunakan oleh serikat buruh, kini telah di tempati mereka (diduga HMI).Di sisi lain kedatangan massa aksi (diduga HMI), ...
2 November Mendatang, 5000 Buruh Bakal Kepung Istana
Nasional, Politik dan Ekonomi

2 November Mendatang, 5000 Buruh Bakal Kepung Istana

Jakarta, Bryna.id – Sekitar 5.000 buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), dan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) akan kembali berdemonstrasi menolak Undang-undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja dan kebijakan upah minimum 2021 yang tak naik, pada Senin, (02/11/2020) mendatang.Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan, pada 2 November mendatang itu dipastikan unjuk rasanya akan besar-besaran. Adapun titik demonya berlokasi di Istana Negara dan gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat.“Jadi diperkirakan maksimal 10.000-an, tapi tidak akan kurang dari 5.000 orang. Ini pasti di atas 5.000-an. Itu yang di Istana dan Mahkamah Konstitusi, semuanya berasal dari Jabodetabek,” ungkap Said Iqbal, Sabtu (31/10/2020).Tak hanya di pusat Ibu Kot...
Bryna Foto: Aksi Demo Buruh Dan Mahasiswa 28 Oktober
Bryna Foto, Headline, Nasional, Politik dan Ekonomi

Bryna Foto: Aksi Demo Buruh Dan Mahasiswa 28 Oktober

Jakarta, Bryna.id - Massa aksi penolakan Undang-undang Cipta Kerja yang tergabung dari beberapa elemen masyarakat dan mahasiswa semakin bertambah, pada Selasa (28/10/2020) sore.Pantauan Berita Rakyat Nasional Bryna.id, massa aksi yang ingin mengarah ke Istana Negara tersendat di sekitar gedung PT Indosat, Jakarta Pusat.Orasi yang terdengar bersamaan dengan iringan langkah massa aksi yang semakin bertambah pun menjadi penampakan sore ini.Fotografer: Ghanny Azhari(Ghanny Azhari)Berita Rakyat Nasional Bryna.id
Demo Tolak Undang-undang Cipta Kerja di Hari Sumpah Pemuda
Headline, Nasional, Politik dan Ekonomi

Demo Tolak Undang-undang Cipta Kerja di Hari Sumpah Pemuda

Jakarta Bryna.id - Bertepatan pada hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 2020, beberapa elemen mahasiswa dari berbagai daerah dan para buruh kembali lakukan aksi demo penolakan Undang-undang Cipta Kerja yang telah disahkan oleh pemerintah.Beberapa mahasiswa menyuarakan sumpah pemuda dan sumpah mahasiswa di beberapa titik di Jakarta untuk mengenang sejarah para pemuda yang telah berjuang untuk membela tanah air Indonesia.Menurut pantauan Berita Rakyat Nasional Bryna.id, terdengar orasi dari mahasiswa dan persatuan buruh rakyat indonesia mengatakan bahwa Jokowi Widodo dan Ma'ruf Amin telah gagal menjadi seorang pemimpin bangsa ini.Ribuan Aparat kepolisian dan TNI di terjunkan untuk menjaga ketertiban aksi demo yang bertujuan mengantisipasi terjadinya aksi anarkis pada demonstran. Be...
Mobil Orasi Dihadang, Massa Aksi Beri Pertunjukan
Headline, Nasional, Politik dan Ekonomi

Mobil Orasi Dihadang, Massa Aksi Beri Pertunjukan

Jakarta, Bryna.id - Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI) bersama Liga Mahasiswa Nasional Untuk Demokrasi (LMNUD) menggelar aksi protes UU Cipta Kerja, di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, pada Selasa (27/10/2020) siang.Dalam aksi tersebut, orator SRMI, menyebut Undang-undang Cipta Kerja yang telah disahkan oleh DPR RI tidak terkonsep dan banyak versi. "Undang undang Cipta Kerja itu menyengsarakan rakyat, terlihat amburadul, berubah setelah disahkan". Orator SRMIPerwakilan dari Liga Mahasiswa Nasional Untuk Demokrasi (LMNUD), juga melanjutkan orasi politiknya, dalam orasi tersebut ia mengatakan, Aparat kepolisian sudah beberapa kali bertindak represif dibeberapa aksi demonstran, aksi aksi demokrasi selalu dihalangi."Entah apa yang membu...
Ketua Fraksi PKS Nilai Kinerja Satu Tahun Jokowi – Ma’ruf Jauh Dari Keberhasilan
Headline, Politik dan Ekonomi

Ketua Fraksi PKS Nilai Kinerja Satu Tahun Jokowi – Ma’ruf Jauh Dari Keberhasilan

Nasional, Bryna.id - Kinerja satu tahun Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf dinilai jauh dari keberhasilan. Dilansir dari PosKota.co.id, hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jazuli Juwaini. Jazuli menilai kinerja satu tahun Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf jauh dari keberhasilan, bahkan jauh memprihatinkan."Hal ini diperparah faktor eksternal pandemi covid-19 yang sayangnya tidak ditangani dengan manajemen dan kepemimpinan yang efektif," kata Jazuli, dikutip dari Pos Kota, Selasa malam (20/10/2020).Meski demikian, kata dia,  apresiasi tetap disampaikan Jazuli Juwaini di tengah hantaman covid-19 Indonesia termasuk negara yang tidak terdampak dalam, dibandingkan negara lain. Respon cepat tim ekonomi juga mendapat apresiasi, termasuk dalam kerjasama dengan BI da...
DPRD Kota Sukabumi Nyatakan Tolak UU Cipta Kerja
Headline, Hukum dan Kriminal, Politik dan Ekonomi, Sosial, Uncategorized

DPRD Kota Sukabumi Nyatakan Tolak UU Cipta Kerja

Jakarta, Bryna.id  - Upaya penolakan Undang-undang Cipta Kerja yang dilakukan oleh Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Sukabumi beserta masyarakat, membuahkan hasil (16/10/2020). Gonim Rahardian, koordinator Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa, melaporkan putusan rapat hari ini yang diselenggarakan oleh DPRD Kota Sukabumi, kepada Bryna.id, melalui telepon seluler.Dalam rapat pembahasan undang-undang cipta kerja yang diselenggarakan oleh DPRD Kota Sukabumi hari ini (16/10/2020) Pimpinan DPRD Kota Sukabumi, H. Wawan Juanda, menyatakan, dalam rapat tersebut, bahwa, DPRD Kota Sukabumi menolak undang-undang cipta kerja yang telah disahkan oleh DPR RI pada (05/10/2020), lalu. Ia juga meminta kepada Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, untuk segera menerbitkan peraturan perundang-undangan Ci...
DPRD Sukabumi Rapat Cipta Kerja, Aliansi BEM Sukabumi : Kita Ikut Hadir!
Pendidikan dan Kesehatan, Politik dan Ekonomi, Sosial

DPRD Sukabumi Rapat Cipta Kerja, Aliansi BEM Sukabumi : Kita Ikut Hadir!

Jakarta, Bryna.id - Terima draft Judicial Review usai aksi tolak UU Cipta Kerja (12/10/2020), Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Sukabumi (ABSI) diminta kaji draft Judicial Review tersebut oleh pemerintah kota Sukabumi. Hal tersebut disampaikan oleh Gonim Rahardian, selaku koordinator aksi, melalui telepon (15/10/2020)."Sehabis aksi (12/10/2020), kita terima draft Judicial Review dari pemerintah kota Sukabumi, mereka minta kita untuk kaji draft Judicial Review tersebut, dan sudah kita kaji" Kata Gonimia juga mengatakan, bahwa, tuntutan ABSI yaitu meminta kepada lembaga DPRD Kota Sukabumi untuk menolak undang-undang tersebut dan mengeluarkan draft judicial review dalam kurun waktu 7x24 jam, ABSI sebelumnya telah melakukan aksi unjuk rasa pada tanggal 7, 8 dan 12 Oktober 2020. Usa...
Usai PA 212 Unjuk Rasa, Terduga Massa Pelajar Lempari Aparat Dengan Batu
Hukum dan Kriminal, Politik dan Ekonomi, Uncategorized

Usai PA 212 Unjuk Rasa, Terduga Massa Pelajar Lempari Aparat Dengan Batu

Jakarta, Bryna.id – Aksi Tolak Omnibus Law di sekitar Patung Kuda, Jakarta Pusat, Berujung rusuh (13/10/2020). Massa aksi yang diduga dari kalangan pelajar melempari aparat keamanan dengan batu dan botol air mineral, sekitar pukul 16:00 WIB. Demo tak lagi kondusif, aparat keamanan pun membalasnya dengan tembakan gas air mata.Sebelumnya, lokasi tersebut digunakan oleh Peserta Alumni 212 (PA 212) berunjuk rasa tolak UU Cipta Kerja, namun, pantauan Bryna.id, unjuk rasa yang mereka (PA 212) lakukan berjalan damai.Rep/Ed: Ghanny Azhari
Aziz Syamsudin : Percayakanlah Kepada Kami (DPR), Kami Berkomitmen Untuk Bangsa Dan Negara
Politik dan Ekonomi, Sosial

Aziz Syamsudin : Percayakanlah Kepada Kami (DPR), Kami Berkomitmen Untuk Bangsa Dan Negara

Jakarta, Bryna.id - Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menggelar konferensi pers pimpinan DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta. Pada Selasa, (13/10/2020)konferensi pers tersebut dilakukan secara live Streaming dilakukan di YouTube Resmi DPR RI. Terlihat dalam konferensi pers tersebut dihadiri Wakil Ketua DPR RI Aziz Syamsudin, dan didampingi 9 fraksi yang menyetujui Undang Undang Cipta Kerja.Dalam konferensi pers tersebut Aziz Syamsudin mengatakan sengaja melakukan perembukan untuk membahas UU Cipta Kerja."Kami sengaja pada hari ini berembuk dengan pimpinan DPR RI Dan pimpinan badan legislasi dan pimpinan fraksi untuk menyampaikan guna meluruskan berita yang simpang siur di masyarakat yaitu Undang Undang Cipta Kerja," ujar Aziz Syamsudin Wakil Ketua DPR saat kon...