Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Turun, Aktivis-DPR: Dampak Revisi UU KPK?

Jakarta, Bryna.id – Indeks Persepsi Korupsi (IPK) atau Corruption Perceptions Index (CPI) Indonesia mengalami penurunan, beberapa tokoh mengusulkan revisi UU KPK.

Indeks Persepsi Korupsi di Indonesia pada tahun 2020 mengalami penurunan sebanyak 3 poin dari tahun 2019 yang sebelumnya mendapat 40 poin. Melorotnya skor IPK itu membuat peringkat Indonesia mengalami penurunan drastis dari posisi 85 ke 102 dari 180 negara. Indonesia tercatat pada peringkat yang sama dengan Gambia.

“CPI Indonesia tahun 2020 ini kita berada pada skor 37 dengan rangking 102 dan skor ini turun tiga poin dari tahun 2019 lalu. Jika tahun 2019 lalu kita berada pada skor 40 dan rangking 85, ini 2020 berada diskor 37 dan rangking 102,” kata Peneliti TII Wawan Suyatmiko, dalam Peluncuran Indeks Persepsi Korupsi 2020 yang disiarkan secara virtual, Kamis (28/1).

IPK atau CPI ini dihitung oleh Transparency International dengan skala 0-100, yaitu 0 artinya paling korup, sedangkan 100 diartikan paling bersih. Peringkat pertama negara bebas korupsi diraih oleh Denmark dan Selandia Baru dengan posisi skor 88, naik satu poin dari tahun 2019. Peringkat kedua yakni, Finlandia, Singapura, Swedia dan Swis dengan skor 85.

Terkait hal itu, Istana Kepresidenan menegaskan komitmen pemerintah dalam pencegahan korupsi, merespons turunnya indeks persepsi korupsi di Indonesia tahun 2020. Istana menyinggung strategi nasional pencegahan korupsi dari hulu hingga hilir.

“Sistem pencegahan korupsi dari hulu ke hilir bernama Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) bisa membentuk sistem yang menutup celah korupsi,” ujar Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, dalam keterangan tertulis dari Kantor Staf Presiden, Kamis (28/1)

Istana menyampaikan, arahan Presiden Jokowi soal sikap antikorupsi. Para jajarannya diminta tidak sekali-kali memotong hak rakyat.
Sementara itu, Menko Polhukam Mahfud Md telah menduga bahwa Indeks Persepsi Korupsi di RI akan turun pada tahun 2020. Mahfud menjelaskan alasan mengapa dia telah merasa indeks persepsi korupsi tahun 2020 akan mengalami penurunan.

Pertama, dia menyinggung terkait kontroversi Undang-Undang KPK Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

Kedua, menurut Mahfud, adalah soal korting atau potongan hukuman bagi terpidana korupsi yang marak pada tahun 2020. Menurutnya, pengurangan hukuman kerap terjadi mulai tingkat pertama hingga peninjauan kembali (PK) di Mahkamah Agung.

Turunnya Indeks Persepsi Korupsi ini sontak menuai kritik dari aktivis antikorupsi hingga Dewan Perwakilan Rakyat di Senayan. Berikut tanggapan mereka:

MAKI: Batalkan Revisi RUU KPK
Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menyebut kondisi ini memalukan karena indeks persepsi korupsi mengalami penurunan.

“Terus terang saja saya malu sebagai aktivis antikorupsi berjuang sejak tahun ’99 dengan berharap indeks ini makin naik-makin naik dan itu pun sebenernya kalau di bawah level 50 berartikan di bawah separuh, tapi ini kemudian turun lagi, yang dari 40 menjadi 37,” kata Boyamin kepada wartawan, Kamis (28/1/2021).

Menurut Bonyamin ada sejumlah indikator yang membuat indeks persepsi korupsi di Indonesia mengalami penurunan. Boyamin menyebut mulai dari revisi RUU KPK hingga adanya pelanggaran kode etik pimpinan KPK.

Bonyamin juga menyinggung sejumlah lembaga penegak hukum lainnya. Mangkraknya sejumlah kasus diduga menjadi salah satu faktor menurun indeks persepsi korupsi.

Lantas bagaimana perbaikan indeks persepsi korupsi? Boyamin menyebut dibatalkannya revisi UU KPK di Mahkamah Konstitusi (MK).

“Untuk perbaikan ke depan, salah satunya revisi UU KPK dibatalkan dan itu saya masih berharap kepada Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan itu, karena proses persetujuan di DPR kan secara formal tak dipenuhi atau cacat, sistem votingnya secara pengertian saya tidak sah, karena ada yang tidak setuju tapi tidak dilakukan voting, langsung diketok pimpinan, harusnya kan voting dulu, itu ada cacatnya,” paparnya.

Baca Juga  Mushola Di Tangerang Dicorat-coret Orang Tak Dikenal

Febri Diansyah: Dampak Revisi UU KPK?
Eks Juru Bicara (jubir) KPK Febri Diansyah menyebut kondisi tersebut menyedihkan.

“Ini juga menyedihkan,” kata Febri Diansyah di akun Twitter-nya @febridiansyah, Kamis (28/1/2021). Febri telah mengizinkan cuitnya dikutip.

Indeks persepsi korupsi Indonesia turun dari 40 ke 37. Febri mempertanyakan apakah ini karena dampak revisi UU KPK pada tahun 2019.

“Komitmen pemberantasan korupsi Indonesia memburuk. Dampak revisi UU KPK & pelemahan KPK?” ujar Febri.

Febri menulis Indeks persepsi korupsi Indonesia memburuk di 5 dari 9 indikator, sementara 3 lainnya tetap, dan 1 naik. Indeks korupsi yang cukup turun drastis, kata Febri, terkait korupsi di sektor bisnis.

“Nggak mungkin bicara investasi & pertumbuhan ekonomi tanpa komitmen pemberantasan korupsi,” ucap Febri.

“Semoga pemerintah dan berbagai kalangan terkait berhenti menepuk dada mengatakan berhasil memberantas korupsi atau bahkan bilang KPK baik-baik saja di tengah penilaian global seperti ini. Lebih baik jujur dan hal ini jadi cermin agar kita semua lakukan evaluasi lebih serius,” imbuhnya.

ICW Minta UU Tipikor Diperbaiki
Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai turunnya IPK 2020 itu disebabkan karena politik hukum pemerintah semakin menjauh dari agenda penguatan pemberantasan korupsi.

“Untuk itu, merosotnya skor CPI 2020 Indonesia semestinya menjadi koreksi keras bagi kebijakan pemberantasan korupsi pemerintah yang selama ini diambil justru memperlemah agenda pemberantasan korupsi. Skor IPK 2020 juga dengan sendirinya membantah seluruh klaim pemerintah yang menarasikan penguatan KPK dan pemberantasan korupsi,” kata peneliti ICW Kurnia Ramadhana kepada wartawan, Kamis (28/1/2021).

Kurnia mengatakan pangkal persoalan utama pemberantasan korupsi di Indonesia yang terjadi belakangan ini tidak bisa dilepaskan dari kebijakan pemerintah pada tahun 2019. Saat itu, pemerintah dan DPR ‘ngotot’ merevisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 (UU KPK).

Dia menyebut respons kekecewaan masyarakat atas kebijakan pemberantasan korupsi pemerintah dapat dipotret juga pada survei berbagai lembaga pada satu tahun terakhir. Menurutnya, hasil survei menjelaskan adanya penurunan kepercayaan publik pada agenda pemberantasan korupsi.

ICW mencatat menurunnya IPK Indonesia dapat dimaknai dengan tiga hal. Pertama, ketidakjelasan orientasi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pemberantasan korupsi.

Kedua, kata Kurnia, kegagalan reformasi penegak hukum dalam memaksimalkan penindakan perkara korupsi. Kesimpulan ini bukan tanpa dasar, merujuk pada data KPK, jumlah penindakan mengalami penurunan drastis di sepanjang tahun 2020 lalu.

Ketiga, menurunnya performa KPK dalam pemberantasan korupsi. Sejak komisioner baru dilantik, praktis lembaga antirasuah itu banyak melahirkan kontroversi ketimbang memperlihatkan prestasi.

ICW mendesak pemerintah dan berbagai pihak untuk melakukan beberapa hal sebagai berikut:

1. Presiden Joko Widodo segera memperkuat legislasi pemberantasan korupsi dengan memprioritaskan program legislasi nasional pada perbaikan UU Tipikor, UU Perampasan Aset, UU Pembatasan Transaksi Tunai, dan mengembalikan semangat UU KPK lama melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang untuk membatalkan perubahan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi.

2. Presiden Joko Widodo, melalui Program Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) untuk lebih mengedepankan kemajuan dan hasil dari implementasi program daripada aspek seremonial. Presiden harus bertanggung-jawab penuh untuk memastikan bahwa program pencegahan korupsi berjalan efektif di semua lembaga pemerintahan, termasuk BUMN dan BUMD.

3. Presiden Joko Widodo dan seluruh jajaran pemerintahan, serta para pejabat politik harus menyadari bahwa pemberantasan korupsi yang berhasil tidak dengan mengecilkan peran penindakan korupsi, tapi menempatkan pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagai ujung tombak yang sama kuat dan berdaya.

Baca Juga  Kodim 0503 JB Digeruduk Polres Metro Jakarta Barat, Ada Apa?

NasDem: Dorong Pemerintah Cari Penyebabnya
Partai NasDem mendorong pemerintah bekerja lebih keras dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi.

“Pelajaran yang dapat diambil adalah pemerintah harus bekerja lebih keras lagi untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi sehingga dapat meyakinkan masyarakat akan kesungguhan pemerintah,” ujar Ketua DPP NasDem Taufik Basari kepada wartawan, Jumat (29/1/2021).

Menurut Taufik Basari, kerja keras pemerintah dalam pemberantasan korupsi juga perlu diwujudkan secara nyata. Khususnya dalam bentuk perubahan kebijakan yang lebih baik hingga prestasi dari aparat penegak hukum.

Anggota Komisi III DPR RI itu juga meminta pemerintah segera melakukan evaluasi atas penurunan indeks persepsi korupsi tahun 2020. Termasuk mencari penyebab hingga melakukan perubahan kebijakan.

PPP Minta Penegak Hukum Tidak Dihakimi
PPP meminta aparat penegak hukum menjadikan penurunan indeks tersebut sebagai evaluasi dan pelajaran.

“Turunnya Index Persepsi Korupsi itu memang perlu jadi bahan evaluasi jajaran penegak hukum dan pemerintahan,” ujar Waketum PPP Arsul Sani kepada wartawan, Jumat (29/1/2021).
Menurut Arsul, pemerintah perlu melakukan tindakan korektif terhadap upaya peningkatan indeks persepsi korupsi. Ia menyarankan aparat penegak hukum bisa menyelesaikan kasus yang menarik perhatian publik.

Anggota Komisi III DPR RI itu pun meminta semua pihak tidak menghakimi pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Khususnya dengan narasi pemberantasan korupsi mati atau terhenti.

Arsul berharap tidak ada pihak yang menyudutkan pihak tertentu terkait dengan adanya penurunan indeks persepsi korupsi tahun 2020. Ia mendorong pemerintah melakukan perbaikan.

Komisi III DPR Minta Pemerintah Perbaiki Total
Komisi III DPR berharap ada perbaikan total di segala bidang menyangkut indeks persepsi korupsi.

“Penurunan ini harus menjadi perhatian bagi kita semua agar dapat meningkat lagi di tahun yang akan datang. Agar kepercayaan terhadap pemerintah semakin membaik dan mendorong perbaikan iklim investasi dalam rangka meningkatkan perekonomian negara,” kata Wakil Ketua Komisi III, Pangeran Khairul Saleh, kepada wartawan, Kamis (28/1/2021) malam.

Politikus PAN ini mengakui sudah banyak langkah yang dilakukan pemerintah untuk memperbaiki indeks persepsi korupsi. Namun, faktanya terjadi penurunan indeks persepsi korupsi.

Menurut Khairul, banyak faktor yang menyebabkan turunnya indeks persepsi korupsi Indonesia. Oleh sebab itu, Khairul berharap perbaikan secara total agar indeks persepsi korupsi kembali meningkat.

Selain perbaikan di sektor pemerintah dan pengawasan, menurut Pangeran, perlu juga perbaikan di sektor swasta. Dia memberi contoh agar aksi gratifikasi hingga suap disetop.

PD: Rezim Jokowi Permisif dengan Korupsi
Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Benny K Harman menilai penurunan tersebut tanda korupsi subur di era pemerintahan Jokowi.
“Berita ini mengkonfirmasi bahwa di era rezim Jokowi korupsi tumbuh subur karena rezim permisif dengan korupsi,” kata Benny saat dihubungi, Kamis (28/1/2021).

Benny menyebut pada era Jokowi KPK diperlemah. Sehingga demikian berimbas pada tumbuh suburnya korupsi.

Lebih lanjut, anggota Komisi III DPR RI ini meminta agar Jokowi melakukan evaluasi terkait penurunan indeks tersebut. Jika tidak, kata dia, ini nantinya bisa berdampak pada investasi di Indonesia.

Tak hanya itu, dia juga meminta agar Jokowi memimpin langsung pemberantasan korupsi demi menjaga citra Indonesia di mata negara lain. Karena menurutnya bebas prasyarat agar Indonesia maju adalah bebas dari korupsi.

Sumber: – Detikcom
– Transparency.org/CPI

(GA)

Berita Rakyat Nasional (Bryna.id)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.