KPK Terapkan Hukuman Mati Pada Mensos Juliari Batubara

Mensos Juliari Batubara tersangka kasus korupsi dana bantuan Covid-19

JAKARTA, Bryna.id -Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerapkan tuntutan pidana mati terhadap Menteri Sosial Juliari Batubara dan empat tersangka lain saat nanti duduk menjadi terdakwa di Pengadilan.

Diduga Juliari Batubara mendapatkan komisi sebesar Rp17 miliar dari paket pengadaan bansos Covid-19 tersebut.

Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan, pihaknya akan bekerja secara maksimal untuk melihat adanya unsur penyalahgunaan wenangan yang merugikan negara demi menguntungkan diri sendiri.

Menurut Firli, unsur yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang (UU) Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) sangat memungkinkan menerapan pidana mati terhadap tersangka Juliari dan kawan kawan

“Di dalam ketentuan UU 31 Tahun 1999 itu Pasal 2 tentang pengadaan barang dan jasa, ada ayat 2, memang ada ancaman hukuman mati. Kita paham juga pandemi Covid ini dinyatakan oleh pemerintah bahwa ini adalah bencana non alam nasional. Sehingga tentu kita tidak berhenti sampai di sini apa yang kita lakukan,” ujar Firli di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Minggu (6/12/2020).

Baca Juga  Polres Depok : Adik Habisi Kakak Di Gang Kopral Daman Sawangan, Dengan Tabung Gas

“Tentu nanti kita akan bekerja berdasar keterangan saksi dan bukti-bukti apakah bisa masuk ke dalam Pasal 2 UU 31 tahun 1999. Saya kira, kita masih harus bekerja keras untuk membuktikan ada tidaknya tindak pidana yang merugikan uang negara sebagaimana yang dimaksud Pasal 2 itu,” ujarnya.

Baca Juga  Kekerasan Terhadap Wartawan di Bekasi Oleh Seorang yang Diduga Oknum TNI

Berdasarkan data yang dimiliki KPK, salah satu kementerian yang selalu dilibatkan adalah Kemensos. Selain itu,  KPK pun sudah menyampaikan titik-titik rawan terjadinya tindak korupsi dalam penanganan Covid-19 di Indonesia, salah satunya terkait pelaksanaan perlindungan sosial dalam hal ini pemberian bansos.

Jadi KPK sudah mendeteksi sejak awal. Dan, betul ada. (Sabtu) Kita bisa mengungkap terjadi tindak pidana korupsi di dalam hal pengadaan barang dan jasa terkait bantuan sosial, di mana ada dugaan penyelenggara negara telah menerima hadiah yang dari pekerjaan bansos tersebut,” tutup Firli.

REZA

Berita Rakyat Nasional

 

Sumber : okezone.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.